Kamis, 19 Maret 2015

Pencairan Dana Talangan Lapindo Tunggu Audit BPKP













Penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo masih belum jelas. Meski pemerintah sudah menyediakan dana talangan Rp 781,7 miliar, hingga saat ini dana itu belum bisa dicairkan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pencairan dana talangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 itu masih harus menunggu tuntasnya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Jadi, masih jauh itu (pencairannya)," ujarnya saat ditemui di kantor wakil presiden Rabu (11/3).

Dana sejumlah itu akan digunakan untuk melunasi ganti rugi tanah warga korban lumpur Lapindo di peta area terdampak. Ganti rugi itu sebenarnya kewajiban Lapindo. Namun, karena perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial, pemerintah bersedia memberikan dana talangan agar proses ganti rugi tanah warga segera tuntas.

Hingga saat ini Lapindo baru bisa memenuhi kewajiban ganti rugi tanah warga di peta terdampak sebesar Rp 3,03 triliun untuk 9.900 berkas. Sebagian besar berupa sertifikat tanah. Ada juga yang berupa girik. Namun, masih ada kekurangan Rp 781,7 miliar untuk 3.337 berkas yang belum diselesaikan Lapindo. Kekurangan itulah yang akan ditalangi pemerintah.

Menurut Bambang, saat ini audit BPKP masih diproses. Dia juga belum mengetahui waktu penuntasan audit itu karena belum ada update laporan dari BPKP. Kendati audit selesai, dana talangan tidak serta-merta bisa cair karena masih ada satu tahap lagi yang harus ditempuh, yakni negosiasi antara pemerintah dan Lapindo. "Skemanya adalah Lapindo utang ke pemerintah. Maka, nanti perjanjian pengembalian uang oleh Lapindo," katanya.

Bambang menyebut, saat ini pemerintah menyiapkan tim negosiasi yang terdiri atas unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kejaksaan Agung, BPKP, serta melibatkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). "Tim sudah dibentuk, tapi belum gerak karena masih menunggu hasil audit," ucapnya.

Untuk pengembalian dana talangan itu, pemerintah memberikan waktu empat tahun bagi Lapindo untuk melunasi pinjaman Rp 781,7 miliar dengan jaminan sertifikat tanah senilai Rp 3,03 triliun yang sudah dipegang Lapindo. Kalau empat tahun tidak bisa bayar, pemerintah akan mengambil alih seluruh aset yang saat ini dikuasai Lapindo.

0 komentar :

Posting Komentar

Daftar Artikel